Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam rangka pelaksanaan program percepatan penanganan stunting di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Foto: Tasya/Man

Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana menegaskan bahwa universal health coverage (UHC) sangat penting untuk dicapai oleh pemerintah daerah. Sebab, di tengah kondisi data kepesertaan yang kerap berubah atau bermasalah, kehadiran UHC dapat memberikan jaminan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan berkualitas.

“Jadi ini urgent kalau menurut saya supaya kita tidak mengalami gejolak perubahan data kepesertaan,” tegas Meli, sapaan akrabnya, usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim beserta jajarannya, serta perwakilan Kementerian Kesehatan, BKKBN RI, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program percepatan penanganan stunting di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021)

Legislator dapil Sumatera Selatan II ini mengatakan bila suatu daerah sudah termasuk UHC maka, warganya cukup membawa kartu identitas, seperti KTP, untuk mendaftar pelayanan kesehatan. Namun, untuk mencapai UHC, Meli menjelaskan pemerintah daerah harus mendaftarkan 95 persen penduduknya di BPJS Kesehatan. Pihaknya pun meminta agar pemda dapat berperan aktif untuk mendata dan melaporkannya, sebab Kementerian Sosial hanya menetapkan data penerima bantuan iuran (PBI) yang dilaporkan oleh pemda.

“Penduduknya cukup membawa KTP saja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak akan ditanya mana bpjsnya? Mana ininya mana itunya. Mau data begini mau data begitu, ketika kepesertaan sudah mencapai 95 persen, mereka bebas menggunakan KTP untuk berobat,” ujar Meli.

Anggota F-Gerindra DPR RI ini menerangkan salah satu solusi untuk tercapainya UHC adalah melalui penguatan komunikasi. BPJS Kesehatan diminta untuk menggiatkan sosialisasi ke Pemda-Pemda agar segera memenuhi target UHC sebelum 2022 berakhir. Pihaknya juga mendorong Kota Bogor yang saat ini sudah mencapai sekitar 91 persen dan meminta agar mengintensifkan komunikasi dengan BPJS Kesehatan. Ia pun optimis dalam waktu sebulan ini Pemkot Bogor mampu mengejar data PBI hingga tercapainya UHC.

“Komunikasi, satu satunya jalan untuk mencapainya UHC adalah komunikasi. BPJS itu bisa terus menerus mensosialisasikan ini ke pemda bahwa kalau anda melakukan ini, maka anda akan begini. Ini kayak (Kota) Bogor, contohnya sudah 91 persen, saya pikir sedikit lagi mencapai UHC. Dipahami atau tidak oleh Bogor, padahal ada pendamping dari BPJS Kesehatan di Bogor,” tutup Meli.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan akan segera menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR untuk mengejar UHC. Pihaknya akan menginstruksikan Disdukcapil dan Dinas Sosial setempat untuk mendata dan melaporkan data tersebut ke pusat agar segera ditindak lanjuti, sebelum akhir tahun 2021. (nap/sf)